SECERCAH CAHAYA DI TENGAH KEGELAPAN PILKADA
Saat ini pilkada dan konfliknya ramai mewarnai media, beberapa bulan ke depan menuju penghujung tahun 2008 telah terencana akan diadakannya pilkada di beberapa daerah, dan yang berbeda dari pilkada ke depan yaitu akan diwarnai oleh calon independen. Penambahan corak dalam pilkada ini merupakan suatu bentuk pencerahan, tapi pencerahan ini akan berakibat apa pada kehidupan berpolitik selanjutnya.
Dibutuhkannya dukungan partai dengan jumlah kursi minimal dalam pencalonan kepala daerah sebelumnya, mengganjal mereka yang kuasa tapi tak berdaya upaya untuk memperoleh dukungan partai politik karena hal tersebut membuka peluang bagi parpol untuk mengeruk sejumlah uang dengan menjual dukungannya. Melihat hal itu, banyak beranggapan bahwa parpol hanya menjalankan kepentingan pragmatis semata. Lazimnya partai politik berorientasi pada kekuasaan dengan menempatkan kadernya dalam pemerintahan, akan tetapi trend pilkada yang terjadi saat ini adalah munculnya “kader instant” dari partai politik, sehingga patut dipertanyakan kemana fungsi partai politik sesungguhnya?
Fenomena tersebut bukan hanya isapan jempol, pada era figur ini parpol berada pada area abu-abu karena polarisasi diantara mereka menjadi sangat tidak jelas. Strategi mereka di dalam pilkada lebih mengandalkan pamor dari figur, dan sangat memungkinkan terjadinya koalisi diantara partai yang berbeda stream. Bagaimana kita menyikapinya, jika dalam pemilihan gubernur, parpol A dan B berkoalisi akan tetapi pada pilkada kabupaten yang berlangsung secara bersamaan A dan B menjadi opponent. Tentunya situasi tersebut menggambarkan bahwa parpol mengupayakan kekuasaan tanpa mempertahankan martabatnya. Ketika ideologi menjadi tidak penting bagi parpol, maka mereka tidak lagi berguna karena pada fitrahnya mereka ada untuk memperjuangkan kepentingan golongannya, simpatisannya yang sejalan dan sepaham dengan ideologi yang mereka anut.
Kenyataan itu membuat kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah memilih yang mereka kenal tanpa mempertimbangkan perihal politis lainnya Jika pola pikir yang ada di masyarakat umumnya seperti ini, mutlak dikatakan fungsi pendidikan politik dari partai telah gagal, sehingga peran parpol saat ini hanya sekedar menjadi wadah untuk mencalonkan disamping jalur independen.
Adanya peluang bagi calon Independen menjadi secercah cahaya di kegelapan pilkada bagi mereka yang berpotensi tetapi terganjal dukungan partai politik, namun kehadiran calon independen bisa juga menjadi bentuk pengakuan terhadap diragukannya partai politik secara legal.
Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, berpeluang mana? Independen atau calon yang berasal dari parpol? Ketika partai politik telah diragukan, maka secara tragis masyarakat lebih memilih kepada calon independen karena independen berartikan mandiri dan tidak terikat apapun, singkatnya mereka berbeda dengan calon yang diusung parpol yang terikat kontrak dengan partainya sehingga calon dari parpol cenderung mementingkan kepentingan partainya. Ketika asumsi tersebut berlaku di kemudian hari, dimana preferensi masyarakat lebih kepada calon independen, maka bersiaplah bagi partai politik untuk segera membenahi pola kerjanya. Akan tetapi kehadiran calon independen juga tidak luput dari masalah, dengan adanya kesempatan untuk mencalonkan lewat jalur independen, tentunya akan mengundang banyak orang untuk bergabung dalam Pilkada dan hal itu sangat rawan konflik horizontal, maka dari itu sistem penyeleksiannya haruslah dibuat sedemikian rupa agar tercipta keteraturan, bukan dimaksudkan menghambat seseorang untuk maju tetapi lebih kepada menyeleksi calon mana yang memang layak dan amanah dari masyarakat setempat. Semoga juklak dan juknis yang telah ada saat ini, untuk penyeleksian calon independen, tidak menjadi suatu aturan prematur yang hadir hanya karena desakan beberapa pihak.
Hadirnya calon independen dalam pesta demokrasi di indonesia bukanlah kali pertama, pada tahun 1955 Indonesia melakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya, tak punya pengalaman berdemokrasi, diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan perseorangan, serta dihiasi pula oleh pelbagai persaingan antar aliran politik. Hebatnya, pemilu tersebut berlangsung secara aman tanpa konflik berkepanjangan seperti yang terjadi saat ini. Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis karena berjalan secara bersih dan jujur, maka suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka.
Saat ini kita telah beranjak 53 tahun dari pemilu paling demokratis itu. Apakah pilkada ke depan bisa menjadi pesta demokrasi yang demokratis? karena telah menjadi rahasia umum bahwa banyak cara-cara yang tidak demokratis dilakukan mengatasnamakan demokrasi. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kelancaran pilkada-pilkada selanjutnya dan kehadiran calon independen diharapkan bisa membawakan angin segar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, serta partai politik ke depannya dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
